Kamis, 09 Juni 2016

Tugas 4_SS_AHDE_Kepailitan


KEPAILITAN

A.    Definisi Pailit

            Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
            Definisi pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Dictionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabuhi pihak kreditornya. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.

B.    Peraturan Perundangan Mengenai Kepailitan

            Sejarah perundang – undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu sejak 1906, sejak berlakunya “Verordening op het Faillissment en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staadblads 1906 No. 348 Fallissementverordening. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang – Undang, yaitu Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

C.    Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit

1.     Atas permohonan debitur sendiri
2.     Atas permintaan seorang atau lebih kreditur
3.     Kejaksaan atas kepentingan umum
4.     Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank
5.     Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek.

D.    Syarat Kepailitan

            Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kepailitan adalah:
“...sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini“
            Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah:
1.     Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2.     Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3.     Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

            Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.
            Selain itu, UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:
1.     Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
2.     Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
3.     Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

E.    Langkah – Langkah Dalam Proses Kepailitan

1.     Permohonan pailit, syarat permohonan pailit telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998, seperti apa yang telah ditulis di atas.
2.     Keputusan pailit berkekuatan tetap, jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari.
3.     Rapat verifikasi, adalah rapat pendaftaran utang – piutang, pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing – masing kreditur.
4.     Perdamaian, jika perdamaian diterima maka proses kepailitan berakhir, jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan.
5.     Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima.
6.     Insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar – benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlah dengan hutangnya.
7.     Pemberesan / likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang dibagikan kepada kreditur konkruen setelah dikurangi biaya – biaya.
8.     Rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada.
9.     Kepailitan berakhir.

F.     Indikasi Umum Usaha Menuju Kepailitan

1.     Yang pertama adalah hutang modal usaha perusahaan mulai tidak mampu di bayar.
2.     Yang kedua adalah perusahaan mulai memangkas anggaran operasional untuk memenuhi biaya operasional yang lain
3.     Tanda kebangkrutan yang terakhir adalah saat perusahaan mulai memotong gaji karyawan bahkan mem-PHK karyawan untuk menjaga produktivitas karyawan yang lain.

G.   Cara Perusahaan Bangkit Dari Kepailitan

      1.     Mengevaluasi dan Mengoptimalkan Alokasi Dana Pada Produk Unggulan Anda
            Jika perusahaan mampu memproduksi banyak produk barang atau jasa, ada baiknya saat tanda-tanda kolaps muncul, mulailah mengevaluasi produk-produk perusahaan. Bisa menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi daya jual dan minat masyarakat terhadap produk-produk perusahaan. Setelah melakukan evaluasi, perusahaan dapat mulai mengatasi kejatuhan ekonomi perusahaan dengan menyalurkan dana pada produk perusahaan yang menarik minat konsumen dan banyak menghasilkan keuntungan.
      2.     Manfaatkan dan Minta Bantuan Keluarga
            Saat para investor dan kreditor mulai meninggalkan perusahaan, ada satu pihak penyokong dana lain yang dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Keluarga dan teman dekat.
      3.     Memanfaatkan Bantuan Dana Usaha Daerah
            Jika cara diatas mulai dirasa tidak memungkinkan atau tidak mencukupi, perusahaan dapat melakukan sedikit improvisasi dengan mencari dana bantuan usaha dari pemerintah daerah. Dalam rangka mensukseskan program Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA 2015 lalu, pemerintah memberikan bantuan dana bagi usaha. Untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah untuk menjaga usaha dari kolaps saat tanda-tanda kebangkrutan muncul, perusahaan harus mulai mensurvei kemungkinan dan prosedur untuk mendapatkan bantuan dana dari daerah.

H.    Contoh Kasus Kepailitan 
PT. Axis Telekom Indonesia (Axis)
           
            Sejumlah praktisi dan ahli telekomunikasi menilai merger dan akuisisi merupakan solusi tepat untuk menyelamatkan PT Axis Telekom Indonesia (Axis) yang saat ini di ambang kebangkrutan. Selain untuk menyelamatkan pelanggan, mendorong industri lebih sehat, juga untuk menyelamatkan pemasukan bagi negara. Presiden Direktur dan CEO Axis, Erik Aas menyatakan merger dan akuisisi Axis oleh XL merupakan langkah tepat untuk mengatasi kesulitan keuangan operasional perusahaan. Sejak awal tahun 2013, pemegang saham perusahaan sudah tidak lagi mengucurkan dana sehingga Axis mengalami kesulitan aspek keuangan termasuk membayar BHP Frekuensi. Saat ini, Saudi Telecom Company (STC) menguasai 80,1 persen saham Axis.
            Bila tak ada penyelamatan, Axis kemungkinan tidak akan mampu membayar Bea Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi kepada pemerintah. Itu artinya, negara terancam tidak mendapat pemasukan. Selain itu, 17 juta pelanggan Axis akan terancam tidak bisa menikmati layanan Axis. Sehingga, secara tidak langsung penyelamatan Axis juga menyelamatkan pelanggan.
            Saat ini Axis menghadapi dua pilihan sulit, yakni Axis kemungkinan besar bangkrut, atau selamat melalui merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi adalah win-win solution, karena semua stakeholders diuntungkan. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) Setyanto Santosa, berpendapat bahwa seharusnya proses merger XL didukung semua stakeholders.
            Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPRINTEL) menyatakan, konsolidasi dalam bentuk merger dan akuisisi memang menjadi solusi bagi para operator telekomunikasi, khususnya Axis. Bila Axis bisa diselamatkan, maka vendor tower pun akan bisa turut selamat.
            Persetujuan merger pada prinsipnya juga untuk menyelamatkan negara dari kerugian yang lebih besar. Jika merger tidak dilakukan, Axis tidak akan bisa membayar tanggungannya kepada pemerintah. Selain menyelamatkan keuangan negara, merger XL-Axis akan menyelamatkan pelanggan AXIS. Axis sebenarnya sudah bangkrut, dan XL mau membayarkan utang-utang Axis termasuk kepada negara sebesar Rp 1 triliun. Jika tidak segera diambil  langkah merger, maka Axis tidak akan bayar Rp 1 Triliun BHP pitanya di tahun 2013 dan negara akan rugi.
            Dengan adanya merger, Pemerintah  mengambil 2x10 MH di 2,1 GH 3G dan selanjutnya  akan dilelang atau beauty contest pada tahun 2014. Di tahun pertama kelola bisa menghasilkan Rp 1 Triliun tiap tahun, Axis rugi Rp 2,3 triliun dan sempat menunggak pembayaran kewajiban BHP Frekuensi) Setelah ada persetujuan aksi korporasi tersebut, Axis akhirnya bersedia  melunasi BHP senilai Rp 1 triliun pada akhir Desember 2013.

I.      Usaha Yang Dilakukan Axis dalam Mengatasi Kepailitan
            PT. Axis Telekom Indonesia

            KPPU menyimpulkan bahwa akuisisi PT. Axis Telekom Indonesia (AXIS) oleh PT. XL Axiata, Tbk (XL) tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, KPPU memberikan beberapa catatan atas akuisisi tersebut.
            Catatan pertama adalah, mengingat besarnya penguasaan pangsa pasar oleh tiga pelaku usaha di sektor jasa telekomunikasi (Telkom, Indosat, dan XL) yang mencapai 89,05%, maka KPPU mewajibkan XL untuk memberikan laporan perkembangan pasar, produk, dan tarifnya setiap 3 (tiga) bulan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. KPPU juga mencatat bahwa pendapat tersebut diberikan setelah mempertimbangkan komitmen XL untuk tetap menjadi pelopor tarif kompetitif di pasar jasa telekomunikasi seluler, sehingga komitmen tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat KPPU tersebut. Selain itu, KPPU juga mencatat bahwa pendapat yang disampaikan tersebut hanya terbatas pada pengambilalihan saham AXIS oleh XL, sehingga jika di masa mendatang ditemukan perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebu tidak akan dikecualikan dari aplikasi undang-undang persaingan usaha.
Pendapat resmi tersebut ditetapkan KPPU pada tanggal 18 Februari 2014 sebagai tindak lanjut dari upaya Konsultasi yang diajukan oleh XL pada tanggal 1 Agustus 2013. Konsultasi tersebut dilaksanakan seiring rencana pembelian 95% saham AXIS oleh XL yang ditempatkan di Teleglobal Investment B.V dan Althem B.V. Dengan akuisisi tersebut, maka aset XL (berdasarkan data tahun 2012) akan mencapai sekitar Rp 45,27 triliun dan dengan nilai gabungan penjualan sekitar Rp 23,38 triliun.
            Dalam proses Penilaian KPPU yang dimulai sejak 18 November 2013 tersebut, KPPU mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pasar bersangkutan, konsentrasi pasar, hambatan masuk, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi, dan kepailitan. Pasar yang menjadi perhatian analisa KPPU meliputi pasar jasa telekomunikasi seluler dan pasar jasa penyewaan menara di 14 (empat belas) propinsi. Hasil analisa menujukkan terjadi peningkatan indeks konsentrasi pasar pada pasar jasa telekomunikasi seluler secara nasional. Dengan adanya akuisisi tersebut, maka pasar jasa telekomunikasi seluler Indonesia akan dikuasai oleh tiga pelaku usaha besar, yakni Telkomsel (41,04%), XL (26%), dan Indosat (22,01%), dengan total pangsa pasar yang mencapai 89,05%. Peningkatan indeks konsentrasi pasar juga terjadi di pasar jasa penyewaan menara di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan banyaknya pelaku usaha penyewaan menara di propinsi tersebut dan adanya kebijakan penggunaan menara bersama, maka potensi perilaku anti persaingan di pasar tersebut dapat diminimalisir.
            Lebih lanjut, sebagai upaya pencegahan seiring dengan penguasaan pasar oleh tiga pelaku usaha tersebut, KPPU akan melakukan pengawasan intensif atas kondisi pasar jasa telekomunikasi seluler di Indonesia.
            Setelah saling sepakat menandatangani pembelian, kemudian mengantongi restu dari pihak regulator dan KPPU, secara resmi XL Axiata mengumumkan telah menyelesaikan kesepakatan akuisisi terhadap Axis. Nilai akuisisi diumumkan mencapai US$ 865 juta atau lebih dari Rp 9 triliun.
            Seperti yang disampaikan dalam berita pers yang dikirimkan , proses penyelesaian transaksi tersebut telah mengakhiri proses pengakuisisian XL Axiata terhadap Axis yang mulai digaungkan . Kini, XL Axiata berarti telah secara penuh memegang saham mayoritas operator seluler yang dinaungi oleh PT. Axis Telekom Indonesia tersebut. Diungkapkan sendiri oleh XL Axiata, pihaknya mengatakan telah meraih pinjaman dana terbesar dari Axiata sebagai pemegang saham XL sebesar US$ 500 juta. Untuk sisanya yakni sebesar US$ 365 juta didapatnya dari pinjaman pihak-pihak ketiga yaitu Bank UOB, Bank of Tokyo-Mitsubishi, dan Bank DBS.
            Dalam pengakuisisian ini,  optimis merger antara Xl Axiata dengan Axis akan mampu memberikan layanan yang lebih baik seraya merangkul lebih banyak pelanggan di seluruh penjuru Indonesia. Dengan akusisi ini juga mendukung upaya pihak regulator dalam merampingkan jumlah operator seluler di Indonesia yang dianggap sudah terlalu banyak.
Upaya XL dalam melakukan akuisisi dan merger dengan Axis ini akan mendukung untuk menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan akan menciptakan multipleeffect yang luar biasa bagi perekonomian nasional.
            Banyak yang menilai, permasalahan operator seluler di Indonesia secara garis besar terletak pada alokasi infrastruktur yang terbatas, sehingga pengimplementasian teknologi telekomunikasi terkini seperti jaringan 4G LTE akan sulit terealisasi jika hal tersebut tak ada jalan keluarnya. Maka, boleh dikatakan langkah merger seperti yang baru dilakukan XL Axiata dengan Axis ini merupakan langkah yang cukup tepat dilakukan, asalkan dari pengakuisisian ini memang benar.

Analisis :

Dari penjelasan tentang kepailitan diatas, dapat dianalisis bahwa kepailitan dapat dikatakan sebagai kebangkrutan dan  merupakan hal yang wajar dalam setiap usaha, baik usaha yang kecil maupun usaha yang besar. Usaha yang besar pun belum tentu terhindar dari kepailitan, seperti halnya beberapa kasus kepailitan banyak juga terjadi di dalam perusahaan besar. Kepailitan telah diatur dalam perundangan-undangan, tidak semua pihak bisa mengajukan kepailitan, hanya pihak – pihak tertentu yang yang bisa melakukan kepailitan. Pihak tersebut juga harus memenuhi persyaratan pailit dan mengikuti langkah – langkah dalam proses pailit. Indikasi Umum Usaha Menuju Kepailitan terdiri dari :
1.     Hutang modal usaha perusahaan mulai tidak mampu di bayar.
2.     Perusahaan mulai memangkas anggaran operasional untuk memenuhi biaya operasional yang lain
3.     Tanda kebangkrutan yang terakhir adalah saat perusahaan mulai memotong gaji karyawan bahkan mem-PHK karyawan untuk menjaga produktivitas karyawan yang lain.
Dari indikasi tersebut jika dikaitkan dengan contoh kasus, PT. Axis Telekom Indonesia diambang kebangkrutan karna tidak mampu mebayar BHP Frekuensi kepada pemerintah.  Namun kepailitan dari sebuah usaha bukanlah akhir dari segalanya, kepailitan dapat diatasi dengan beberapa usaha seperti rekstrukturisasi perusahaan. Rekstruturisasi perusahan pun sudah banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan, salah satunya adalah Axis. Rekstrukturisasi yang dilakukan PT. Axis Telekom Indonesia dilakukan dalam bentuk konsolidasi, merger dan akuisisi dengan PT. XL Axiata Tbk. XL membeli saham Axis, XL tetap mempertahankan merek, layanan dan tarif Axis demi kenyamanan pelanggan, namun jika pelanggan ingin melakukan konsultasi atau komplain dapat dilayani di XL Center. Merger dan akusisi ini menyelamatkan negara dari kerugian, karena XL mau membayarkan hutang-hutang Axis kepada negara sebesar Rp 1 triliun. Proses merger tersebut tidaklah mudah, memerlukan beberapa proses dan persetujuan KPPU sesuai dengan aturan hukum tentang  persaingan usaha. Proses merger (penyatuan usaha) yang dilakukan PT XL Axiata Tbk (XL) dan PT AXIS Telekom Indonesia (AXIS) telah sesuai dengan aturan hukum tentang persaingan usaha. Proses merger XL-AXIS telah sejalan dengan Pasal 28 dan 29 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo PP No. 57/2010 dan Peraturan KPPU No. 2/2013.

Referensi :

Jumat, 29 April 2016

Tulisan 3_SS_AHDE



 SEWA GUNA USAHA (LEASING)

A.    Pengertian Leasing

            Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama Leasing. Kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh diperusahaan leasing. Pihak Leasing dapat membiayai keinginan nasabah dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.
            Beberapa pengertian sewa guna usaha atau dikenal dengan istilah leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber, adalah sebagai berikut:
·       Financial Accounting Standard Board (FASB-13)
            Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang – barang modal yang             digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.
     ·       The International Accou.nting Standard (IAS-17)
            Perjanjian dimana lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan oleh             lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.
     ·       The Equipment Leasing Association (ELA-UK)
            Suatu kontrak antara lessor  dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang (asset) tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
      ·       Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
            Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembayaran barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lessee adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana lessee pada    akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.
            Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.

B.    Jenis-Jenis Leasing

            Jenis transaksi leasing secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu:
      1.     Finance Lease
            Perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang dan modal yang menjadi objek transaksi leasing. Dapat disimpulkan bahwa finance lease adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee, dimana:
a.      Lessor sebagai pihak barang atas objek leasing.
b.     Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui.
c.    Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetuju tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut.
d.     Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati, atau mengembalikan pada lessor, atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama.

            Ciri-ciri finance lease:
a.      Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi.
b.     Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak.
c.      Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya.
d.     Jumlah lease payment = jumlah by. Perolehan + by. lain + spread.
e.      Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau akan dikenakan denda.
f.      Resiko ekonomis ditanggung lessee.
g.     Transaksi keuangan.
h.     Full pay out.
i.       Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value.
j.       Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal.
k.     Angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 23.

            Dalam praktinya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi antara lain sebagai berikut :
1.)   Direct finance lease
            Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lessee dan langsung disewagunausahakan kepada lessee. Lessee dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok.
2.)   Sale and lease back
            Pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu lessee yang mengalami kesulitan modal kerja.
3.)   Leveraged lease
            Dalam proses sewa guna ini, pihak yang terlibat adalah lessor, lessee dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Pihak kreditor inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditor  jangka panjang, biasanya lembaga keuangan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% - 80% yang disebutkan leverage debt without recourse kepada pihak leassor. Apabila pihak lessee mengalami default dan tidak mampu mengangsur, lessor tidak ikut bertanggungjawab kepada bank.
4.)   Syndicated lease
            Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerja sama antara lessor ini didasarkan pada  pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah  besar.
5.)   Vendor Program
            Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vendor/dealer dan selanjutnya lessee akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer.

      2.     Operating Lease
            Dalam teknik operating lesae, pihak pemilik objek leasing atau leasor membeli barang modal dan disewagunausahakan kepada lesee. Pembayaran  periodik yang dilakukan oleh lessee tidak mencangkup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan. Lessor dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari  perjanjian sewa sewa guna usaha yang lain. Operating lease dapat juga disebut leasing biasa yaitu satu perjanjian kontrak antara leasor dengan lessee, dengan catatan bahwa :
a.      Lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkannya kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis  barang modal tersebut.
b.     Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada leasor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan  biaya pemerolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini disebut nonfull  pay out lease.
c.      Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang- barang tersebut.
d.     Lessee pada ahir kontrak harus mengembalikan objek leasing pada lessor.
e.      Lessee dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu.

C.    Jenis-Jenis Perusahaan Leasing

            Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
      1.     Independent Leasing
Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasekan.
      2.     Captive Lessor
Produsen dan supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang merekan leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang/toko.
      3.     Lease Broken
Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi,dalam hal ini lease broken hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee.

D.    Mekanisme dan Teknik Pembiayaan Leasing

       1.     Mekanisme Leasing
a.      Lesse menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis  barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas  barang yang akan disewa.
b.     Lesse melakukan negoisasi dengan lessor mengenai kebutuhan  pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok  pembiayaan leasing, antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa ( lease rental ), dan persyaratan-persyaratan lainnya.
c.      Lessor mengirimkan letter of offer atau comittment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayaai  barang modal yang dibutuhkan, lessee menandatangani dan mengembalikannya kepaada lessor
d.     Penandatangan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee, dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
e.      Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman  barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
f.      Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terim dan perintah bayar selanjutnya diserahkan kepada pemasok.
g.     Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
h.     Pembayaran oleh lessor kepada pemasok
i.       Pembayaran sewa ( lease payment ) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian  jumlah yang dibiayai beserta bunganya.

E.    Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Leasing

      1.     Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
       2.     Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
       3.     Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
       4.     Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing , pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peran dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme lease dimana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank.

F.     Perkembangan Leasing di Indonesia

            Usaha leasing secara formal baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No.Kep. 122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan usaha leasing. Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No.649/MK/1V/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan leasing di Indonesia. Selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan SK No. 650/MK/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan bea materai terhadap usaha leasing. Dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, diperkenalkan suatu lembaga pembiayaan yang salah satu bidang usahanya adalah leasing.

G.   Manfaat Leasing

Beberapa keungulan bagi lessee untuk leasing dari segi ekonomi :
      1.     Tidak Ada Uang Muka
            Secara normal semua pembiayaan atas lease adalah 100% nilai suatu barang yang akan dibeli dibiayai melalui lease. Tentu saja banyak kontrak leasing membutuhkan uang muka – sebagai contoh, perhatikan iklan yang Anda lihat untuk kontrak leasing sebuah mobil.
      2.     Menghindari Risiko Kepemilikan
        Jika kita memiliki suatu barang, sangat banyak kemungkinan dan risiko yang menyertai kepemilikian dari barang tersebut. Misalnya kerugian karena bencana, keausan, perubahan kondisi ekonomi, dan kerusakan fisik. Dengan leasing dimana barang kepemilikan barang tersebut bukan milik kita, sehingga kemungkinan resiko ini ada pada pihak leasing.
      3.     Fleksibilitas
            Kondisi saat ini perubahan terhadap teknologi sangat tinggi, jika kita memiliki suatu asset makan akan sangat susah untuk menjual dan membeli kembali suatu asset yang sesuai dengan teknologi saat ini. Jika aset dileasekan, perusahaan dapat mengganti aset tersebut dengan mudah sebagai respon terhadap perubahan. Contoh jika kita lease barang computer atau otomotif, dengan cepat dan fleksible kita dapat menganti dengan computer / otomotif dengan teknologi terbaru. Fleksibilitas adalah alasan utama berkembangnya leasing otomotif.
      4.     Opsi pembelian dengan harga murah
            Dalam suatu perjanjian leasing kadang termasuk syarat yang diberikan kepada lessee, hak untuk membeli aset diwaktu yang akan datang. Jika opsi pembelian dengan harga tertentu yang telah dipertimbangkan, diharapkan lebih kecil daripada harga pasar saat opsi untuk membeli maka lesse dapat membeli asset tersetbut dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasar.

Keuntungan bagi perusahaan leasing untuk melakukan leasing adalah sebagai berikut :
1.     Meningkatkan penjualan.
            Karena keterbatasan dana, perusahaan tidak dapat melakukan pembelian dengan pembayaran cicical misalnya 3 tahun, tapi dengan leasing mereka dapat dengan segera memenuhi kebutuhannya akan mesin pabrik untuk melakukan perluasan usahanya.
2.     Kelangsungan hubungan dengan lessee
            Dalam leasing, lessor dan lessee mempertahankan hubungan selama periode tertentu dan hubungan bisnis  jangka panjang sering terbina melalui leasing.
3.     Nilai sisa dipertahankan
            Dalam suatu kontrak lease, hak kepemilikan dari aset yang dilease tidak pernah beralih ke lessee. Keuntungannya adalah lessor dari kondisi ekonomi dapat menimbulkan nilai residu yang signifikan pada akhir periode leasinPada akhir periode lease, jika asset tidak dibeli maka Lessor dapat meleasekan aset             kepada lessee yang lain atau menjual aset dengan mengakui keuntungan penjualan.

Contoh Kasus :
            Lessor PT ABC meng-SGU-kan mesin golongan II dengan harga. pokok Rp 200.000.000,00 kepada PT DEF (Lessee). Jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Dalam kontrak SGU tidak tercantum klausula pilihan bagi lessee untuk membeli mesin tersebut dengan harga murah pada akhir periode SGU. Pembayaran per bulan Rp8.000.000,00.
Perlakuan Pajaknya sebagai berikut :
            Jumlah seluruh pembayaran yang akan diterima lessor PT ABC sebesar Rp 8.000.000,00 x 24 bulan = Rp 192.000.000,00. jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah pokok mesin sebesar Rp 200.000.000,00. Selain itu tidak ada klausa pilihan bagi penyewa untuk memiliki mesin tersebut pada akhir periode leasing. Oleh karena itu SGU ini tergolong SGU tanpa hak opsi (Operating Lease) atau sewa menyewa biasa

Analisis :
Leasing merupakan nama lain dari sewa guna usaha yang kegiatan utamanya bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan nasabah. Leasing telah berkembang sejak lama, pihak - pihak yang terlibat dalam leasing yaitu lessor (pemilik barang), lessee (pemakai barang), supplier (penjual barang), dan bank. Menurut saya, leasing sangat bermanfaat dan berguna bagi perusahaan yang memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi perusahaannya namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut, bagi pribafi lebih fleksibel saat perubahan teknologi. Dari segi pandangan hukum, kegiatan leasing memiliki 4 ciri, yaitu :
Pertama : Perjanjian antara Lessor dengan pihak lessee.
Kedua     : Berdasarkan perjanjian, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada lessee.
Ketiga    : Lesse membayarkan kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang.
Keempat : Lessee mengembalikan barang yang terserbut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktu kurang dari umur ekonomis barang tersebut.
Oleh karena itu, jika suatu perusahaan memerlukan barang-barang modal yang diingikan tidak perlu khawatir jika ingin menggunakan pelayanan dari leasing, karena sebelum melakukan kegiatan sewa guna telah ada perjanjian dari kedua belah pihak yang pada akhirnya akan disepakati bersama.
   

REFERENSI

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma